Mamasa – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamasa mengeluarkan ultimatum keras kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat. Mereka menuntut agar Kepala Bank BPD Sulbar dan Kepala BRI Mamasa segera dipanggil dan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Pasar Mamasa senilai Rp5,7 miliar.
Menurut HMI, kasus ini sudah terlalu lama digantung tanpa arah yang jelas. Indikasi keterlibatan oknum perbankan dalam praktik kotor pencairan dana dan transaksi mencurigakan tidak boleh ditutup-tutupi. “Kami menduga ada konspirasi busuk di balik proyek lahan pasar ini. Kajati Sulbar jangan main mata, jangan jadi pelindung koruptor!” tegas HMI Cabang Mamasa.
HMI menuding Kejati Sulbar gagal menunjukkan ketegasan dalam menindak kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat, pengusaha, maupun perbankan. Mereka menekankan, hukum tidak boleh menjadi alat barter politik atau komoditas transaksi kepentingan. “Jika Kajati tidak berani menyentuh pihak perbankan, berarti aparat penegak hukum sudah masuk dalam lingkaran mafia. Dan kami pastikan, mahasiswa tidak akan tinggal diam!” seru HMI.
Lebih jauh, HMI menyebut kerugian Rp5,7 miliar bukan sekadar angka, melainkan wajah korupsi telanjang yang mempermalukan rakyat Mamasa. Mereka mendesak Kejati Sulbar untuk segera mengumumkan tersangka baru, menggeledah institusi perbankan yang terlibat, serta membuka fakta di depan publik.
“Kejaksaan jangan coba-coba bermain kotor! Kalau Kajati tidak segera bertindak, kami akan turun dengan gelombang massa yang lebih besar, mengepung kantor kejaksaan, dan mengawal langsung proses hukum ini. Jangan jadikan hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas!” tutup pernyataan HMI dengan nada keras.