BADKO Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Barat melalui Bidang Pemberdayaan Desa dan UMKM Muh.Yunus menyoroti pelaksanaan sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang digelar di Kabupaten Majene, 2 oktober 2025 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Barat di Gedung B’ Nusabila, 10/10/2025.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemberian tambahan penghasilan bagi aparat desa yang akan diberikan kepada 3.409 perangkat desa se-Provinsi Sulawesi Barat. rinciannya adalah 426 Kepala Desa, 426 Sekretaris Desa, serta 2.557 Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) desa.
Besaran tambahan penghasilan yang diberikan adalah:
Rp 1.000.000 per bulan untuk Kepala Desa
Rp 500.000 per bulan untuk Sekretaris Desa, Kaur, dan Kasi
Meskipun secara prinsip BADKO HMI Sulbar mendukung upaya peningkatan kesejahteraan aparat desa, namun kami menilai bahwa kebijakan ini berisiko tidak tepat sasaran jika tidak disertai evaluasi kinerja dan indikator penilaian yang jelas.
tambahan penghasilan seharusnya tidak diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan kualitas dan integritas pelayanan di masing-masing desa.
Kami mendorong agar pemberian tambahan penghasilan harus disertai syarat dan penilaian khusus, antara lain:
1. Desa bersih dan bebas dari narkoba.
2. Tidak terdapat indikasi penyimpangan atau pelanggaran hukum
3. Usaha dan BUMDes berjalan aktif dan produktif
4. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa
5. Pelayanan publik desa meningkat dan berdampak langsung ke masyarakat .
6. Desa Tertib Administrasi
7. Desa mampu menjadi model atau percontohan bagi desa lainnya.
Jika indikator tersebut tidak dimasukkan dalam Juknis BKK, maka kami menilai perlu dilakukan moratorium atau peninjauan ulang kebijakan ini untuk menghindari pemborosan anggaran yang tidak berdampak nyata pada kemajuan desa. sebagai organisasi yang konsisten mengawal isu-isu kerakyatan dan pembangunan desa.
BADKO HMI Sulawesi Barat Bidang Pemberdayaan Desa dan UMKM menyatakan komitmennya untuk terus mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah, termasuk dalam pelaksanaan BKK ini. kami berharap adanya transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini di lapangan.