Mamuju Tengah - Sudah tepat dua minggu berlalu sejak peristiwa memprihatinkan pada tanggal 18 Desember lalu, di mana diduga terjadi aksi pemukulan yang dilakukan oleh pejabat publik, yakni AS Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah. Namun, hingga hari ini, 1 Januari, publik belum melihat adanya tindakan nyata maupun sanksi tegas yang dijatuhkan.
Kefakuman tindakan ini memicu pertanyaan besar Sejauh mana komitmen Pemerintah Daerah terhadap penegakan disiplin dan etika birokrasi?
Hal ini menjadi Preseden Buruk bagi Kepemimpinan Daerah,Sikap diam atau lambannya respons dari pimpinan daerah, dalam hal ini Bapak Bupati Mamuju Tengah, bukan sekadar masalah administrasi biasa. Hal ini berpotensi menjadi preseden buruk karena beberapa alasan:
Normalisasi Kekerasan: Jika seorang pejabat tinggi yang seharusnya menegakkan aturan justru melanggar hukum tanpa konsekuensi, hal ini mengirimkan pesan bahwa kekerasan dapat ditoleransi di lingkungan pemerintahan.
Runtuhnya Kepercayaan Publik: Rakyat menaruh harapan pada Bupati sebagai pemberi teladan. Membiarkan pelanggaran tanpa sanksi akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap keadilan di Mamuju Tengah.
Wajah Institusi yang Tercoreng: Satpol PP adalah institusi penegak Perda. Bagaimana mungkin institusi ini dihormati jika pimpinannya sendiri melakukan tindakan yang jauh dari nilai-nilai pengayoman?
Seharusnya, pergantian tahun menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk "bersih-bersih" dan memulai lembaran baru dengan integritas tinggi. Menunda sanksi hanya akan memperpanjang spekulasi di tengah masyarakat bahwa ada "hak istimewa" bagi pejabat tertentu di mata hukum.
Kita mendesak Bapak Bupati untuk segera mengambil langkah konkret. Jangan biarkan kasus ini menguap begitu saja, karena keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan itu sendiri.