Opini : Suci Puspita
Keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia masih menjadi persoalan penting hingga saat ini. Walaupun sudah ada aturan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, kenyataannya kehadiran perempuan di dunia politik belum sepenuhnya memberikan dampak nyata bagi kepentingan perempuan.
Jumlah perempuan yang duduk di lembaga politik memang meningkat, tetapi perannya sering kali masih terbatas. Banyak perempuan politisi belum memiliki ruang yang cukup untuk menyuarakan isu-isu perempuan karena sistem politik masih didominasi cara pandang laki-laki. Akibatnya, perempuan sering hadir hanya sebagai pelengkap atau pemenuhan aturan, bukan sebagai pengambil keputusan yang benar-benar berpengaruh.
Budaya patriarki juga masih kuat memengaruhi penilaian terhadap perempuan di politik. Perempuan sering dinilai dari penampilan, status keluarga, atau hubungan dengan tokoh tertentu, bukan dari kemampuan dan gagasan yang dimilikinya. Hal ini membuat perempuan harus bekerja lebih keras untuk diakui kapasitasnya sebagai pemimpin.
Selain itu, perempuan juga menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses pendidikan politik, dukungan dana, dan jaringan kekuasaan. Banyak perempuan sebenarnya memiliki kemampuan, namun tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang di dunia politik.
Karena itu, representasi perempuan dalam politik seharusnya tidak hanya dilihat dari jumlah, tetapi juga dari kualitas peran yang dijalankan. Kehadiran perempuan di ruang politik perlu diarahkan agar benar-benar mampu memperjuangkan kebijakan yang adil dan berpihak pada kepentingan perempuan dan masyarakat luas.
Pada akhirnya, keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya soal memenuhi kuota, tetapi tentang menciptakan keadilan. Ketika perempuan diberi ruang yang setara untuk berpendapat dan mengambil keputusan, politik akan menjadi lebih inklusif dan lebih peduli terhadap kebutuhan semua pihak.
Tags:
Opini