Mamuju Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang digelar Jumat (23/1/2026).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Hamka menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan tahapan awal yang sangat strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah ke depan.
“Forum ini adalah perencanaan awal RKPD yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, DPRD, perbankan, pengusaha, perwakilan mahasiswa, hingga lembaga-lembaga lainnya. Semua pihak diberi ruang untuk berpartisipasi dalam merumuskan perencanaan pembangunan,” ujar Hamka.
Menurut sekretaris DPD Partai berlambang mercy tersebut, keterlibatan berbagai elemen masyarakat bertujuan untuk menyatukan persepsi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2027, dengan tetap memperhatikan skala prioritas daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
Hamka juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi berbagai persoalan strategis daerah, khususnya terkait kebencanaan.
“Saya menyoroti persoalan rawan longsor dan abrasi yang setiap saat mengancam masyarakat, terutama di wilayah sungai dan pesisir pantai. Untuk itu, instansi terkait di Mamuju Tengah perlu membangun komunikasi dan kolaborasi dengan balai teknis dalam penanganan kawasan rawan bencana,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Pemerintah daerah harus lebih memperhatikan sarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik, serta fasilitas yang memadai. Begitu juga sektor kesehatan, agar lebih berfokus pada keterjangkauan pelayanan dan kenyamanan masyarakat,” tambahnya.
Ia menegaskan, DPRD Kabupaten Mamuju Tengah akan terus mengawal proses penyusunan RKPD 2027 agar dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
“DPRD berkomitmen mengawal setiap tahapan perencanaan ini agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara maksimal,” pungkas Hamka.
Tags:
Parlemen