Pemkab Mamuju Tengah Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2027

Mamuju Tengah – Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Jumat (23/1/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk penyusunan RPJPD, RPJMD, serta RKPD.

Forum ini bertujuan untuk membuka ruang partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Berbagai pemangku kepentingan hadir, mulai dari unsur akademisi, media massa, pemerhati lingkungan, organisasi masyarakat sipil, LSM/NGO, hingga perwakilan dunia usaha di Kabupaten Mamuju Tengah.

Melalui forum tersebut, para peserta bersama perangkat daerah membahas dan merumuskan rancangan awal RKPD Tahun 2027, sekaligus menyampaikan aspirasi, saran, dan masukan yang konstruktif demi perbaikan arah pembangunan daerah.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Hamka, dari Partai berlambang Mercy, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan penting dalam menyusun perencanaan awal pembangunan daerah.

“Forum ini merupakan perencanaan awal atau rencana kerja pemerintah daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik perangkat daerah, DPRD, perbankan, pengusaha, perwakilan mahasiswa, maupun lembaga-lembaga lainnya untuk berpartisipasi dalam perumusan perencanaan tersebut,” ujar Hamka.

Ia menambahkan, forum ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2027.

“Tujuannya adalah menyatukan persepsi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan, dengan tetap memperhatikan skala prioritas yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hamka juga menyoroti sejumlah persoalan strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya terkait kebencanaan dan pelayanan dasar masyarakat.

“Salah satu yang saya sampaikan adalah persoalan rawan longsor dan abrasi yang setiap saat mengancam warga, khususnya di wilayah sungai dan pesisir pantai. Untuk itu, diperlukan komunikasi dan kolaborasi yang kuat antara instansi terkait" tutupnya (iwe)