Opini publik.
Rahman HMI Badko Sulawesi Barat.gorontalo 22 Januari 2026.
Pemilihan tidak langsung dimana kepala daerah di pilih oleh DPR telah menjadi buah bibir dikalangan mahasiswa dan aktivis, mungkin kita sudah saksikan bersama di platform media online bahwa pemilihan tidak langsung akan segera diketok tanpa menimbang atau melihat keinginan masyarakat.
Wacana pemilihan tidak langsung kembali mencuat pada saat presiden Prabowo Gibran menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia ini membuktikan bahwa ada kehausan kekuasaan, dan arogansi juga kami menduga bahwa tidak ada kajian matang matang dan analisis yang mendalam karena tidak ada kepercayaan terhadap masyarakat nya sendiri.
Pemuda dan mahasiswa harus bangkit dan menjadi garda terdepan di tengah keresahan dan tangisan masyarakat Indonesia, karena pemerintah telah gagal membuat kebijakan dan kami menilai bahwa ini wujud nyata demokrasi tidak lagi ditangan rakyat tapi ditangan para penguasa.
Alih alih pemerintah mengatakan bahwa pemilihan tidak langsung bisa mengurangi anggaran untuk Pemilihan kepala daerah dan menghilangkan money politik dan komplik sosial namun justru kecurigaan besar kami bahwa ini semata permainan elit politik yang ingin melanggengkan kekuasaan nya.
Entah... Apakah akan Pemuda, mahasiswa atau masyarakat Indonesia akan menjemput Indonesia emas di tahun 2025 atau justru kecemasan yang akan kita dapati bersama melihat kondisi hari ini pemerintah yang perlahan akan membunuh demokrasi di tengah masyarakat Indonesia dan seolah kedaulatan rakyat diambil paksa oleh para tangan tangan penguasa.
Gerakan mahasiswa dan organisasi kepemudaan harus kembali mengemuka bahwa ini adalah tanggung jawab moril yang semestinya bisa disesaikan dan menghentikan wacana tersebut. Karena hanya suara rakyat yang bisa merawat demokrasi agar tetap utuh dan bisa memajukan bangsa Indonesia.
Strategi yang dapat dibangun oleh pemuda, mahasiswa dan para organisasi kepemudaan ialah menyalakan kembali api perjuangan dengan membuka kembali history bahwa gerakan mahasiswa tidak hanya bergerak di bidang akademik tapi lebih daripada bergerak pada kepentingan masyarakat. Jadi harus kembali memainkan peran dan mengembalikan jati dirinya dan tetap mempertahankan eksistensi nya sebagai agen perubahan.
Jadi wacana seperti ini tidak biarkan apalagi sampai berlarut-larut karena pemerintah akan lebih leluasa ketika tidak melihat gerak-gerik perlawanan pemuda dan mahasiswa.karena gerakan itu selalu menjadi penyeimbang terhadap gerakan yang mewujud.
Seperti yang disampaikan Deputi Direktur Eksekutif PSHK, Fajri Nursyamsi mengatakan jika pilkada langsung dihapus berarti rakyat tidak lagi memiliki hak memilih kepala daerah bupati atau wakil Bupati nya. Jadi kita lihat bahwa dari partai politik 7 dari 9 partai politik di parlemen mendukung wacana ini yaitu Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, PKB, PKS, dan Partai Demokrat. Hanya saat ini tersisa PDIP yang tegas menolak pilkada melalui DPRD, jadi hanya PDIP yang masih mempertahankan pikiran pikiran rasionalnya.
Jadi tidak ada alasan untuk mendukung wacana ini karena jelas ini sangat merusak moralitas berbangsa dan bernegara, sehingga harus kita menyadarkan pemerintah secepatnya agar kembali mempertimbangkan wacana ini demi tetap menjaga kedamaian di tengah2 masyarakat.
Semoga saja pemerintah segera mendapatkan hidayah dari tuhan untuk kembali melihat bahwa dalam berbangsa dan bernegara rakyat tidak boleh dikotomi,biarlah rakyat tetap menjadi pemenang tertinggi kedaulatan rakyat Indonesia.
Dan jika pemerintah tidak lagi mendengarkan suara suara mahasiswa atau pemuda sebagai penjaga demokrasi maka mahasiswa harus tetap bertahan dan menjemput keadilan dengan cara nya sendiri.
Rahman.
Tags:
Opini