Politik Indonesia: Antara Potensi Perempuan dan Jerat Budaya Patriarki

Oleh Kharisma 

Kohati HMI Cabang Mamuju Tengah 

Kehadiran perempuan dalam politik Indonesia sejatinya bukanlah hal baru. Sejarah mencatat peran perempuan sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi. Namun, hingga hari ini, representasi perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan masih belum mencerminkan potensi besar yang dimiliki. Kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam politik elektoral sering kali dipahami sebatas angka administratif, bukan sebagai kebutuhan substantif untuk menghadirkan perspektif keadilan dan keberpihakan dalam kebijakan publik.

Salah satu penghambat utama optimalisasi peran politik perempuan adalah kuatnya budaya patriarki. Politik masih kerap dipersepsikan sebagai wilayah maskulin yang keras, penuh konflik, dan menuntut dominasi, sehingga perempuan dianggap “tidak cocok” atau sekadar pelengkap. Stigma ini tidak hanya datang dari struktur sosial, tetapi juga terinternalisasi dalam sistem partai politik yang sering kali menempatkan perempuan di posisi kurang strategis. Tak jarang, perempuan didorong maju bukan karena kapasitas dan rekam jejak, melainkan karena faktor popularitas, kekerabatan, atau simbol semata.

Padahal, potensi perempuan dalam politik sangat besar. Pengalaman hidup perempuan yang beririsan langsung dengan isu pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kekerasan berbasis gender, dan kesejahteraan keluarga merupakan modal penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kehadiran perempuan dalam politik bukan untuk menyaingi laki-laki, melainkan melengkapi perspektif agar kebijakan negara lebih sensitif terhadap kebutuhan seluruh warga.

Mengurai jerat budaya patriarki membutuhkan upaya kolektif dan berkelanjutan. Pendidikan politik yang berperspektif gender, reformasi internal partai, serta dukungan nyata terhadap kaderisasi perempuan menjadi langkah krusial. Lebih dari itu, masyarakat perlu mengubah cara pandang: menilai politisi perempuan berdasarkan kapasitas, integritas, dan gagasan, bukan berdasarkan stereotip gender.

Politik Indonesia akan tumbuh lebih matang ketika memberi ruang yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berkontribusi. Selama potensi perempuan terus dibatasi oleh budaya patriarki, demokrasi kita belum sepenuhnya inklusif. Memberdayakan perempuan dalam politik bukan sekadar tuntutan kesetaraan, tetapi investasi penting bagi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih adil dan manusiawi.