Mamuju, 7 April 2026 – Kebijakan penghentian sementara (suspend) operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) berdampak langsung terhadap para petani hidroponik di Sulawesi Barat. Suspend ini merupakan bagian dari evaluasi dan penataan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi dapur yang belum memenuhi standar higiene, sanitasi, serta kelengkapan seperti SLHS dan IPAL.
Akibat kebijakan tersebut, sejumlah petani hidroponik, khususnya komoditas selada, mengalami kerugian besar karena hasil panen tidak terserap pasar. Sayuran yang siap panen kini menumpuk bahkan terbuang.
Owner Khala Hidroponik di Kabupaten Mamuju mengungkapkan bahwa sebelum adanya kebijakan suspend, pihaknya rutin menyuplai hasil panen ke beberapa dapur SPPG setiap minggu.
“Biasanya kami menyuplai tiap minggu ke beberapa SPPG, tapi karena ada edaran suspend kami rugi jutaan rupiah,” jelasnya.
Keluhan serupa disampaikan Rusdi, petani hidroponik dari Nipotuo Farm, Kabupaten Mamuju Tengah. Ia berharap operasional SPPG segera kembali normal.
“Semoga SPPG kembali beroperasi secepatnya, sebab jika tidak, biaya pinjaman modal tidak bisa kami bayar karena hasil panen tidak terbeli,” ujarnya.
Rasmadi, owner Uta Farm Mamuju, juga menyampaikan hal yang sama. Ia menilai keberadaan SPPG selama ini menjadi penopang utama pemasaran hasil panen petani hidroponik.
“Semoga dapur SPPG cepat beroperasi kembali, karena harapan kami ada di situ. Hasil panen melimpah, tapi pembeli kurang bahkan tidak ada. Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi petani hidroponik yang terdampak,” pungkasnya.
Diketahui, kebijakan suspend ini bersifat sementara dan bertujuan untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar keamanan pangan serta kualitas layanan sebelum kembali beroperasi.
Para petani berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret, baik melalui percepatan reaktivasi SPPG maupun membuka alternatif pasar, agar kerugian petani tidak terus berlanjut.