TOBADAK, menarainfo.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi sekaligus Tanggapan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Selasa (15/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Gedung Paripurna DPRD Mamuju Tengah ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mamuju Tengah, Hj. Nirmalasari Aras, S.H., serta dihadiri oleh Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras, jajaran Anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam rancangan Perubahan APBD TA 2026, Postur Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah mengalami penyesuaian sebagai berikut:
Pendapatan Daerah: Meningkat sebesar Rp54,58 miliar, dari Rp529,82 miliar menjadi Rp584,40 miliar.
Belanja Daerah: Meningkat sebesar Rp80,99 miliar, dari Rp535,82 miliar menjadi Rp616,81 miliar.
Defisit & Pembiayaan: Struktur anggaran mengalami defisit sebesar Rp32,41 miliar, yang sepenuhnya ditutup melalui penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA 2025 yang terverifikasi BPK, sehingga posisi anggaran tetap berimbang (zero SILPA).
Sorotan dan Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD
Secara umum, fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Mamuju Tengah menyetujui Raperda Perubahan APBD TA 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan tingkat komisi, namun dengan sejumlah catatan kritis dan masukan strategis:
Fraksi Golkar Persatuan Gerakan Sejahtera
Juru bicara fraksi menekankan pentingnya evaluasi serapan anggaran di setiap OPD sebagai basis rasionalisasi. Fraksi juga mempertanyakan efektivitas kenaikan belanja modal sebesar Rp37 miliar dan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5,7 miliar di tengah sisa waktu tahun anggaran yang terbatas.
Fraksi Partai Demokrat
Melalui juru bicaranya, Fraksi Demokrat menyoroti tingginya ketergantungan fiskal pada dana transfer pusat dan meminta penjelasan mengenai penurunan target pajak daerah sebesar Rp821,70 juta. Selain itu, Demokrat mendorong agar efisiensi belanja barang/jasa tetap berorientasi pada peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
Fraksi Restorasi Indonesia (NasDem)
Fraksi NasDem mendorong transparansi dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar. NasDem secara khusus mendesak Pemerintah Daerah untuk tanggap terhadap krisis kekeringan dampak El Niño melalui pemetaan wilayah terdampak dan percepatan penetapan status Tanggap Darurat Bencana agar alokasi BTT dapat segera dioptimalkan.
Jawaban dan Penjelasan Bupati Mamuju Tengah
Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi, Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, memberikan penjelasan komprehensif:
Penggunaan SILPA & Defisit: Penutupan defisit Rp32,41 miliar menggunakan SILPA telah sesuai hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI TA 2025 dan terjamin likuiditasnya.
Strategi PAD & Pajak Daerah: Penurunan target pajak daerah disebabkan oleh kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemkab akan membalasnya dengan optimalisasi pendataan PBB serta inovasi digitalisasi Mobile Point of Sales (mPOS) di rumah makan/restoran.
Alokasi Dana Transfer: Tambahan DAU (Rp45,44 miliar) dan DBH (Rp2,92 miliar) dialokasikan untuk pemenuhan hak aparatur (PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu), peningkatan layanan kesehatan/BPJS PBI, serta pengadaan armada tanggap bencana (mobil pemadam kebakaran, tangki air bersih, ambulans, dan kapal rescue).
Realisasi Anggaran: Hingga pertengahan September 2026, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 78,80%, belanja daerah 59,02%, dan pembiayaan daerah 100%.
Langkah Selanjutnya
Di akhir Rapat Paripurna, Ketua DPRD Mamuju Tengah Hj. Nirmalasari Aras, S.H., menyampaikan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi dari fraksi-fraksi akan menjadi bahan evaluasi mendalam pada pembahasan Raperda APBD Perubahan 2026 tingkat Komisi bersama OPD mitra kerja.
"DPRD Mamuju Tengah berkomitmen mengawal setiap rupiah dalam APBD Perubahan ini agar benar-benar memberikan dampak langsung, berkeadilan, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Mamuju Tengah," tegas Pimpinan DPRD.