Mamuju Tengah, 14 September 2026 — Kondisi keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Sulawesi Barat kembali menjadi perhatian. Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU membuat masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM.
Menanggapi kondisi tersebut, Idham, kader Titik Merah, menilai persoalan BBM di Sulawesi Barat tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
“Antrean panjang masyarakat harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai masyarakat terus dipaksa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM, sementara mereka membutuhkan kendaraan untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujar Idham, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berdampak kepada pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan, seperti sopir angkutan, pengemudi ojek, pelaku usaha, hingga distribusi barang dan kebutuhan pokok.
Karena itu, Idham mempertanyakan penyebab terjadinya keterbatasan pasokan BBM di sejumlah wilayah Sulawesi Barat.
“Pemerintah dan pihak terkait harus menjelaskan kepada masyarakat, apa sebenarnya yang terjadi. Apakah persoalannya pada distribusi, kuota, pasokan, atau ada persoalan lain dalam rantai distribusi BBM?” tegasnya.
Ia menilai masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai ketersediaan serta distribusi BBM.
“Jangan sampai antrean panjang ini kemudian dianggap sebagai sesuatu yang normal. BBM menyangkut mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Kalau pasokan terganggu, masyarakat kecil yang pertama merasakan dampaknya,” lanjut Idham.
PEMERINTAH DIMINTA SEGERA BERTINDAK
Idham mendorong pemerintah daerah bersama pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi terhadap kondisi pasokan dan distribusi BBM di Sulawesi Barat.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan ketersediaan BBM, memperkuat pengawasan distribusi, serta memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat apabila memang terdapat kendala dalam rantai pasok.
“Masyarakat tidak hanya membutuhkan BBM, tetapi juga membutuhkan kepastian. Jangan biarkan masyarakat terus menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan distribusi energi,” katanya.
Sebagai kader Titik Merah, Idham menegaskan bahwa persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
“Antrean panjang bukan sesuatu yang boleh dinormalisasi. Kalau ada persoalan dalam distribusi BBM, buka persoalannya kepada publik, lakukan evaluasi, dan berikan solusi yang nyata,” tutup Idham.