MAMUJU — Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Barat, Muh. Ridwan, menegaskan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Sulawesi Barat harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan desa, bukan sekadar agenda pergantian kepengurusan organisasi.
Hal itu disampaikan Ridwan menanggapi rencana pelaksanaan Musda APDESI Sulbar dalam waktu dekat. Menurutnya, forum tersebut mesti menjadi ruang strategis untuk merefleksikan capaian pembangunan desa sekaligus merumuskan arah kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat.
"Kami mengapresiasi rencana penyelenggaraan Musda ini. Namun perlu ditegaskan, forum ini seharusnya tidak berhenti pada persoalan suksesi kepemimpinan. Musda harus menjadi ruang evaluasi kritis atas sejauh mana pengelolaan Dana Desa dan program pembangunan desa selama ini benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Ridwan, Jumat.
Ia menilai posisi kepala desa sangat sentral dalam struktur pemerintahan karena berhadapan langsung dengan persoalan riil masyarakat, mulai dari kemiskinan, akses pelayanan dasar, hingga pemberdayaan ekonomi warga. Pengalaman lapangan para kepala desa itu, kata dia, perlu dikonsolidasikan menjadi basis perumusan kebijakan yang lebih kontekstual dan berkeadilan.
"Kepala desa adalah representasi negara yang paling dekat dengan rakyat. Karena itu, kepemimpinan APDESI ke depan dituntut mampu menerjemahkan pengalaman di lapangan menjadi kebijakan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel," jelasnya.
Ridwan turut mendorong agar APDESI Sulawesi Barat tidak berjalan secara eksklusif, melainkan membuka ruang kolaborasi dengan elemen mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mengawal pembangunan desa. Ia menegaskan kesiapan Badko HMI Sulbar untuk berperan sebagai mitra kritis sekaligus mitra strategis dalam proses tersebut.
"HMI memiliki tradisi intelektual dan gerakan yang panjang dalam mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Kami membuka diri untuk berkolaborasi dengan APDESI dalam merumuskan gagasan pembangunan desa yang lebih progresif dan berbasis kebutuhan masyarakat," tuturnya.
Di bagian akhir keterangannya, Ridwan berharap kepengurusan APDESI Sulawesi Barat yang terpilih dalam Musda mendatang mampu menghadirkan kepemimpinan yang solid, inovatif, dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi yang berkembang di tingkat desa.
"Kami berharap lahir kepemimpinan APDESI yang tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga konsisten memperjuangkan kepentingan desa dan masyarakatnya," pungkasnya.