HMI Cabang Manakarra Bidang Lingkungan Hidup: Aparat Diminta Bertindak Tegas Terhadap Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Mamuju


Mamuju — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra melalui Bidang Lingkungan Hidup menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kabupaten Mamuju.

Sejumlah laporan masyarakat menyebutkan adanya dugaan praktik penyaluran BBM bersubsidi yang tidak sesuai peruntukan, bahkan diduga kuat dialihkan untuk kepentingan industri maupun oknum tertentu.

Padahal, BBM bersubsidi semestinya diperuntukkan bagi masyarakat kecil, khususnya nelayan, petani, dan pelaku transportasi umum. Jika benar terjadi penyaluran yang tidak tepat sasaran, hal ini dapat merugikan masyarakat luas serta mengurangi hak mereka yang seharusnya menerima manfaat subsidi energi dari pemerintah.

Ketua Bidang Lingkungan Hidup HMI Cabang Manakarra, Ummul Akbar, menyampaikan bahwa dugaan penyalahgunaan ini patut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan instansi terkait.

“Dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi ini tidak bisa dibiarkan. Jika benar terjadi, maka jelas telah merugikan masyarakat kecil dan mencederai semangat keadilan sosial. Kami meminta aparat untuk segera turun tangan dan menindak tegas bila ditemukan pelanggaran,” tegasnya.

HMI Cabang Manakarra menilai bahwa persoalan ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di tingkat daerah. Dugaan praktik seperti penimbunan atau pengalihan distribusi perlu diselidiki dengan serius agar tidak menimbulkan ketimpangan di tengah masyarakat.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap pengawasan sumber daya energi dan lingkungan, HMI Cabang Manakarra Bidang Lingkungan Hidup akan terus mengumpulkan informasi serta bukti-bukti pendukung untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut, sekaligus mendorong langkah penegakan hukum secara transparan dan adil.

 “Kami akan terus mengawal persoalan ini. Dugaan penyalahgunaan subsidi energi adalah bentuk ketidakadilan terhadap rakyat kecil. Negara harus hadir memastikan hak mereka tidak dirampas,” tutup Ummul Akbar.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama