Hamratul Imamah
Badko Sulawesi Barat
Ditengah hiruk pikuk persoalan kebangsaan yang kian pelik, praktik kekuasaan justru semakin jauh dari kata ideal. Pemimpin yang sedianya menjadi solusi dari berbagai persoalan justru mempertontonkan ironi yang seringkali kekuasaan dijadikan tujuan akhir bukan sebagai alat pengabdian. Persoalan kebangsaan yang makin rumit, ketimpangan ekonomi yang kian parah yang belakangan ini mencapai rekor indeks gini tertinggi sebesar 0,41.selain implikasi ekonomi isu ketimpangan ekonomi juga berdampak pada kehidupan sosial politik karna dapat mengganggu stabilitas masyarakat Indonesia yang notabenenya adalah negara yang multi budaya, agama dan ras.
Kekuasaan antara amanah dan syahwat
Perspektif NDP selalu menegaskan bahwa kekuasaan tidak pernah berada dalam ruang yang hampa akan nilai, ia berangkat dari tugas keilahian sebagai khalifah dan pengelola dimuka bumi dan membebaskan manusia dari thagut, dan mengeluarkan manusia dari penindasan serta membawa misi kesetaraaan bagi seluruh manusia baik dalam persoalan sosial maupun persoalan ekonomi.
Pusaran kekuasaan dewasa ini tidak lagi memperlihatkan usaha untuk memperjuangkan keadilan keberpihakan kepada kaum tertindas menjadi barang mewah yang mustahil untuk dirasakan oleh kaum tertindas. Ketimpangan sosial ekonomi telah mejangkau titik terendah akibat dari para penguasa yang tidak mencerminkan kekuasaannya sebagai amanah yang harus direalisasikan tapi justru menjadi alat akumulasi kekayaan. Terbukti di Indonesia sepanjang tahun 2025 Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan penanganan kasus yang signifikan sebanyak 439 perkara di proses (per desember 2025) dan sebanyak 1,53 triliun uang negara diselamatkan serta OTT (Operasi Tangkap Tangan ) terjadi sebanyak 11 kali. Data ini menunjukkan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara semakin meningkat setiap tahun dan semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat dimana dan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan masyarakat malah dikuasai oleh segelintir orang dan menculkan jurang ketimpangan yang semakin curam.
Dalam konsep keadilan sosial dan keadilan ekonomi NDP telah menegaskan bahwa misi utama perjuangan adalah meuwujudkan masyarakat yang adil sehingga dalam praktik kekuasaan nilai ini seharusnya termanifestasi dalam berbagai kebijakan yang ke inklusif dan tidak meminggirkan kepentingan masyarakat. Perwujudan keadilan sosial dan keadilan ekonomi dalam NDP tidak dilakukan hanya semata-mata memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, melainkan harus diwujudkan dengan upaya struktural untuk memberdayaan kaum mustad’afin (kelompok lemah, kelompok miskin). Upaya struktural ini harus dilakukan melalui upaya inklusif mulai dari memperbaiki akses pendidikan, fasilitas kesehatan yang memadai, serta akses sumber daya ekonomi yang bisa diperoleh masyarakat yang terpinggirkan. Inilah konsep etikka kepemimpinan yang seharusnya diterapkan memanfaatkan kekuasaan untuk meruntuhkan ketidakadilan dan mewujudkan masyarakar cita yang selalu dicita-citakan oleh HMI.
Masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT merupakan konsep masyarakat cita yang bukan hanya gaungan tanpa makna ia merupakan konsep yang menuntut kekuasaan yang berorientasi pada kemashlahatan umum (al mshlahah al ammah) yang berkeadilan dan sejalan dengan nilai-nilai religius dan kemanusiaan. Namun cita-cita ini hanya bisa diwujudkan melalui praktik kekuasaan yang yang diiringi oleh nilai-nilai kemanusian dan nalar kritis untuk mewujudkan masyarakat adil sebagaimana yang dimaksudkan oleh Nilai Dasar Perjuangan HMI. Apabila konsep ini mampu untuk menjadi navigasi pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya masyarakat cita bukan lagi sekedar cita-cita dalam imajinasi namun merupakan realitas yang perlahan dibangun satu persatu melalui ikhtiar kebijakan publik yang berlandaskan pada nilai-nilai NDP yang dijadikan dokumen hidup untuk mewujudkan masyarakat cita.
Tags:
Opini