Oleh Hamratul Imamah
Wawasan nusantara dirumuskan sejak awal sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan wilayah, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Konsep ini bahwa Indonesia bukan sekedar sebuah negara dengan gugusan pulau-pulau, melainkan satu kesatuan utuh yang memiliki kesamaan sejarah, kesamaan nasib dan kesamaan tujuan.
Namun dalam praktik pembangunan nasional semangat wawasan nusantara kerap tidak sejalan dengan realitas yang terjadi dilapangan. Satu bukti nyata ketimpangan pembangunan yang terjadi dapat dilihat dalam pembangunan antara pembangunan di Pulau Jawa dan luar pulau jawa menjadi suatu bukti nyata bahwa ide persatuan dan keadilan sosial sepenuhnya belum terwujud.
Selama puluhan tahun dalam sejarah bangsa indonesia, penbangunan yang ada di Indonesia bisa dikatakan cenderung jawa-sentris. Sejauh ini telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, industri, infrastuktur dan pusat pengambilan keputusan politik. Sebaliknya realitas wilayah yang ada di pulau jawa terutama wilayah Indonesia bagian timur masih bergulat dengan berbagai keterbatasan baik dari akses pendidikan, pelayanan kesehatan, fasislitas transportasi, maupun lapangan pekerjaan.
Berdasarkan data statistik nasional, masih menjadi pusat dari aktivitas ekonomi dan politik. Pulau jawa menyumbang lebih dari 57 % terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) nasional sangat jauh dengan kontribusi pulau Sumatra (22 %) dan pulau Maluku-Papua (2,7 %) meskipun daerah-daerah ini memiliki potensi yang besar di sektor-setor yang lain.
Realitas ini menggambarkan secara nyata bahwa konstentrasi ekonomi yang ada di Indonesia sangat timpang, dan pembangunan masih sangat terkonsetrasi sebatas diwilayah bagian barat Indoensia, terutama di pulau jawa. Kondisi timpang ini memberi dampak yang sangat besar pada distribusi kesempatan kerja, pemerataan infrastruktur, dan tentunya kualitas hidup antar daerah.
Ketimpangan yang terjadi bukan hanya soal ketimpangan ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Studi menunjukkan bahwa wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur yang memiliki salah satu wilayah yang punya IPM terendah di Indonesia, kondisi ini mencerminkan kesenjangan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kehidupan dasar masyarakat diuar pulau jawa. Ketimpangan ini memperbesar kondisi ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang seharusnya mampu diatasi oleh semangat wawasan nusantara yang diterapkan melalui kebijakan pembangunan yang adil dan merata.
Sementara itu pula isu terkait kerusakan ekologis juga semakin mencekam setiap tahun, kondisi lingkungan merlihatkan betapa krusialnya integrasi antara pembangunan dan kesejahteraan ruang hidup. Data kontras memperlihatkan sepanjang tahun 2024 tercatat ratusan ribu hektar deforestasi hutan yang ada di Indonesia dan sebanyak 44% di antaranya terjadi di Sumatra, deforestasi dilakukan demi ambisi pembangunan Ekonomi yang notabene keuntungan industri akan dikelola oleh pemerintah pusat yang dipergunakanan sebagian besar untuk pembangunan dipulau jawa dan hanya meninggalkan kerusakan dan dampak kerusakan di wilayah sumatra.
Bukan hanya di Sumatra di wilayah industru nikel yang ada di Morowali Sulawesi Tengah dolaporkan juga banyak mengahsilkan pencemaran udara dan banjir akibat rusaknya drenaise alami dan pengerukan gunung-gunung di daerah tambang. Dan yang begitu miris daerah-daerah ini berkontribusi besar pada pendapatan nasional Indonesia namun pembangunan di daerah justru tidk menampakkan kemajuan daerah-daerah ini hanya menikmati efek kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam .
Ketimpangan ini harus menjadi perhatian besar demi menciptakan pembangunan yang berkeadilan diseluruh Indonesia yang mencerminkan prinsip wawasan nusantara. Persatuan dan keadilan nasional tidak cukup hanya dipertahankan hanya melalui simbol dan slogan tetapi harus dibuktikan melalui keadilan yang konkrit pada setiap nafas warga negara Indonesia.
Tags:
Opini