Rombongan DPRD Mamuju Tengah, berkunjung ke sekretariat DPRD Kukar, untuk study banding terkait pendapatan daerah. Pertemuan berlangsung di ruang Banmus DPRD Kukar.
Tamu dari provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tersebut, diterima secara langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Abdul Rasid dan Alif Turiadi, Ketua Komisi II, Sopan Sopian, dan anggota dari fraksi PKB, Hamdiah. Sedangkan, DPRD Mamuju Tengah dikoordinir langsung oleh Ketuanya Arsal Aras.
Maksud kedatangan DPRD Mamuju Tengah, sebut Aras, ingin belajar terkait pendapatan daerah Kukar yang besar, potensi pendapatan Kukar patut dipelajari secara mendalam, apalagi kabupaten Mamuju Tengah sedang merevisi Perda pendapatan pajak dan retribusi daerah.
“Perda revisi harus sudah final per Januari 2024 nanti,” ucap Aras.
Dari kondisi alam, Aras menyebut, antara Kukar dan Mamuju Tengah ada alami kemiripan, seperti perkebunan kelapa sawit yang berlimpah, namun, pendapatan antara kedua daerah tersebut sangat jauh.
“APBD Mamuju Tengah mencapai Rp 600 miliar per tahun, yang mengandalkan dari sektor perkebunan. Kami akan coba terapkan, apa yang sudah dilakukan Kukar, seperti memaksimalkan pajak restoran,” jelasnya.
Ketua Abdul Rasid menyebut, terima kasih atas kedatangan tamu dari DPRD Mamuju Tengah, yang ingin belajar terkait pajak dan retribusi daerah.
Menyambut tamu dari Mamuju Tengah, DPRD Kukar menghadirkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (Diskop dan UMK) Kukar.
“Soal pendapatan Kukar, kita masih mengandalkan pembagian Dana Bagi Hasil(DBH) Migas dari pemerintah pusat, pajak pertambangan dan bahan galian lainnya, serta sektor pajak lainnya,” jelas Rasid
