Mamuju, Himpunan mahasiswa Islam Badan Kordinasi Sulawesi Barat (HmI Badko Sulbar) melaksanakan konsolidasi besar-besaran menanggapi beberapa kasus yang dianggap tidak becus dalam proses pelaksanaannya di Polda Sulbar dan seluruh Polres yang ada di wilayah Sulawesi Barat.
HmI Badko Sulawesi Barat Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) memimpin konsolidasi akbar dengan mengundang seluruh Ketua Cabang dan Kabid PTKP Cabang se-Sulawesi Barat.
“Kami menilai bahwa tugas dan fungsi Polri hari ini tidak sesuai dengan aturan berlaku. Ada banyak kasus penting yang ditangani oleh kepolisian terkhusus Polda Sulawesi Barat sampai hari ini hanya bersifat formal, tidak betul-betul selesai bahkan mangkrak.” Ucap Widodo, Kabid PTKP HmI Badko Sulbar.
Ini juga menyangkut kepercayaan Masyarakat Sulbar terhadap Institusi Polri sebagai pengayom serta penegak hukum yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ada banyak kasus hukum yang sepertinya disepelekan oleh Institusi Polri di wilayah Sulawesi Barat.
Kasus besar yang sempat diangkat oleh HmI Badko Sulbar seperti kasus peredaran narkotika dikendalikan dari dalam lapas, kasus korupsi perjalanan Dinas fiktif DPRD Sulbar serta transparansi dan akuntabilitas dalam prosedural pembuatan SIM dan STNK yang sampai hari ini tidak mampu di selesaikan oleh pihak kepolisisan. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak terkait tidak melaksanakan tugas negara sebagaimana mestinya.
HmI Badko Sulbar mempertanyakan komitmen, transparansi serta akuntabilitas kepolisian dalam menjalankan tugas. Jika hal ini saja tidak mampu dilaksanakan, maka kepolisian Daerah Sulbar tidak lagi dianggap presisi. Benarkah untuk rakyat? Benarkah untuk ummat? Benarkah untuk negara?
“sebagai perpanjangan lidah rakyat, HmI berkomitmen penuh untuk memperhatikan jalur penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundan-undangan. Jika hal urgent saja tidak mampu di selesaikan, bagaimana kemudian kepolisian bisa mengawal kasus lainnya yang berkaitan langsung dengan Masyarakat. Hal ini juga menjadi acuan utama kami dalam menyambut Hari Bhayangkara sebagai refleksi terhadap kinerja kepolisian di daerah sulbar ini.” Sambung Fauzan selaku Wakabid PTKP Badko Sulbar.
Untuk megawali kegiatan penyambutan ini, kami selaku penanggung jawab utama telah mengundang dan menghubungi semua pengurus HmI Cabang yang ada di bawah kordinasi Badko Sulbar untuk melakukan konsolidasi.
Ada 6 Cabang yang ada di Sulawesi Barat yaitu HmI cabang Polman, HmI Cabang Majene, HmI Cabang Manakarra, HmI Cabang Mateng, HmI Cabang Mamasa dan HmI Cabang Pasangkayu.
Gelaran aksi demonstrasi ini akan menjadi Sejarah pertama di Sulbar Dimana seluruh Cabang tiap kabupaten beserta Pengurus HmI wilayah Sulawesi Barat menggelar aksi dalam mempertanyakan kinerja kepolisian dalam menjalalankan tugas sebagaimana perintah perundang-undangan yang berlaku.
Selain beberapa issu yang akan di angkat oleh Badko Sulbar. Kami juga akan merampung semua persoalan yang ada ditingkat polres yang akan di masukkan oleh seluruh Cabang sejajaran Badko Sulbar.
Persoalan tentang dugaan gratifikasi penerimaan casis polri hingga peredaran rokok ilegal sampai beredarnya penyedia jaringan internal ilegal provider di Sulawesi Barat tak luput jadi sorotan HmI Badko Sulbar.
Badko Hmi sulawesi barat juga menajamkan sorotannya terhadap dugaan praktik beckingan yang di lakukan oleh kepolisiaan terhadap tambang-tambang yang ada di Sulbar mau yang punya izin maupun pertambangan tanpa izin (peti) yang tersebar di banyak titik di Sulawesi Barat. Yang semestinya harus segera di tangani dan di jawab jika slogan Polri presisi dan Polri untuk rakyat bukan hanya retorika simbolik semata.
Polri dalam hal ini Polda Sulawesi Barat harusnya menjadi sebuah institusi penegakan hukum yang benar-benar dapat di andalkan, bukan menjadi pemain dalam bobroknya penanganan kasus yang terjadi di Sulbar.
Kasus kasus ini akan terus berkembang seiring temuan dan aduan para kader Hmi Sulawesi Barat.
