Mamasa – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamasa menyuarakan desakan keras kepada Kapolres Mamasa dan Kapolda Sulawesi Barat untuk segera turun tangan mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pengadaan buku di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024.
Pengadaan yang seharusnya menjadi sarana peningkatan mutu pendidikan justru dicemari oleh indikasi permainan anggaran yang mengarah pada praktik korupsi berjamaah. HMI Cabang Mamasa menyebut bahwa dugaan potongan sebesar 15% dari nilai pengadaan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap masa depan pendidikan di Mamasa.
"Kami tidak akan diam ketika masa depan pelajar Mamasa dikorbankan oleh rakusnya oknum di Dinas Pendidikan. Kapolres dan Kapolda jangan Pilih kasih. Selamatkan generasi mamasa! Jika aparat penegak hukum mandul, maka kami pastikan melakukan perlawanan akan kami galang secara terbuka!" tegas Ketua Umum HMI Cabang Mamasa. Arifin Djalil
HMI Cab Mamasa menilai pembiaran terhadap praktik seperti ini akan menempatkan institusi pendidikan sebagai ladang bancakan. Dugaan potongan proyek melalui dana BOS bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menjatuhkan martabat penyelenggaraan pendidikan di daerah.
" ada potongan 15%, pengadaan buku melalui dana Bos TA 2024. maka itu adalah uang haram yang diambil dari mulut anak-anak sekolah. Ini bukan sekadar korupsi, tapi kejahatan terhadap generasi masa depan Mamasa
Arifin Djalil ketua HMI Cab Mamasa. juga mengingatkan bahwa Pengadaan Buku melalui dana BOS adalah anggaran yang langsung menyentuh kebutuhan siswa dan sekolah. Setiap rupiah dari dana tersebut harus sampai ke tangan yang berhak, bukan dimanipulasi di meja birokrat atau dijadikan lahan bisnis oleh oknum tak bertanggung jawab.
Sebagai bagian dari civil society yang aktif mengawal integritas publik, HMI Cabang Mamasa memastikan akan terus mengumpulkan data, membuka ruang pengaduan publik, serta siap turun aksi jika aparat penegak hukum tidak segera bertindak.
"Kami beri waktu kepada Kapolres Mamasa dan Kapolda Sulbar untuk menindaklanjuti persoalan ini. Jika tidak, HMI akan menggelar aksi besar-besaran dengan membawa bukti dan suara rakyat yang terkhianati."
Sorotan ini menjadi ujian bagi penegakan hukum di Sulawesi Barat. Apakah aparat masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, atau akan membuktikan bahwa hukum adalah alat keadilan, bukan alat kekuasaan.
