Jakarta Rabu, 6 Agustus 2025 — Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Kabupaten Mamasa kembali menuai kritik tajam. Kali ini, desakan keras datang dari sejumlah tokoh almamater (Aliansi Mamasa Mamase Terdidik) dan aktivis muda yang meminta Tim Seleksi (Timsel) *segera mendiskualifikasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa* dari tahapan job fit.
Adapun yang bergabung Dalam ALMAMATER Adalah :
HMI Cab Mamasa. Gerakan Poros Pemuda Sulbar (GPPS) Gepermasi (Gerakan Pemuda Reformasi) Kesatuan Mahasiswa Indonesia Timur (KESTIM) Lembaga Pemuda Pemerhati Pendidikan (LP3)
Desakan ini muncul setelah mencuatnya dugaan keterlibatan Kadis Pendidikan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan buku fiktif tahun anggaran 2024 yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS). Kelompok almamater menilai, keterlibatan tersebut merupakan alasan kuat untuk tidak melibatkan yang bersangkutan dalam proses seleksi jabatan strategis.
“Kadis Pendidikan sudah disebut-sebut dalam dugaan kasus korupsi Dana BOS 2024. Ini bukan persoalan sepele. Dia tidak layak dipertahankan, apalagi diberi ruang di jabatan publik,” tegas Muldi salah satu perwakilan almamater dalam pernyataan yang diterima media, rabu (6/8).
Pihaknya menegaskan, proses job fit harus menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan sebagai ruang untuk mempertahankan pejabat yang bermasalah secara hukum dan moral.
“Jika Timsel tetap memberi jalan bagi sosok yang sedang terseret isu korupsi, maka proses seleksi ini cacat secara etika dan prinsip meritokrasi,” lanjutnya.
Soroti Bupati Mamasa
Selain menyoroti kinerja Timsel, kelompok ini juga menyampaikan peringatan tegas kepada Bupati Mamasa agar tidak melakukan intervensi atau melindungi pejabat yang diduga tersangkut korupsi.
“Bupati harus menunjukkan komitmen pada pemerintahan yang bersih. Jika masih mencoba mempertahankan pejabat yang bermasalah, maka ia juga turut bertanggung jawab atas krisis kepercayaan publik.”
Ancam Aksi dan Laporan ke Pusat
Jika desakan tersebut diabaikan, maka pihak almamater menegaskan akan mengorganisasi aksi demonstrasi dan melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses job fit ke tingkat nasional, termasuk ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Ombudsman RI, dan Kementerian PAN-RB.
“Kami siap turun ke jalan jika Timsel dan Pemkab Mamasa menutup mata. Kami akan lawan segala bentuk penyalahgunaan jabatan dan penyelundupan kekuasaan di balik seleksi jabatan ini.”
Hingga berita ini diturunkan, Timsel JPT Mamasa dan Kepala Dinas Pendidikan yang dimaksud belum memberikan tanggapan resmi atas desakan tersebut.
