Mamasa, 29 Juli 2025 — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulawesi Barat melalui Kepala Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset, mengeluarkan pernyataan keras mendesak Bupati Mamasa agar segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa. Desakan ini dilatar belakangi oleh dugaan praktik korupsi yang menggerogoti anggaran dana BOS Tahun Anggaran 2024 dengan nilai dugaan potongan mencapai 15 persen dari total pengadaan. Yang diduga dana tersebut digunakan untuk membiayai Kepentingan politik pada pileg 2024 lalu.
"Ini bukan lagi persoalan teknis, tapi moral! potongan dana BOS sebesar 15%, itu sama saja merampok masa depan anak-anak Mamasa. Kami tidak akan diam!" tegas Kabid Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset HMI Badko Sulbar dalam keterangan tertulisnya.
Ia menegaskan bahwa tindakan seperti ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik, khususnya terhadap dunia pendidikan yang seharusnya bersih dari praktik kejahatan anggaran. Menurutnya, praktik pemotongan dana BOS jelas-jelas melanggar ketentuan perundang-undangan dan bertentangan dengan semangat pemerintahan yang bersih dan transparan.
"Dana BOS itu hak siswa, bukan ladang bancakan pejabat rakus di Mamasa. Apalagi jika digunakan untuk kepentingan membiayai Pileg 2024 lalu. Bila Bupati Mamasa membiarkan ini, maka ia ikut melindungi korupsi di lingkar kekuasaannya sendiri," lanjutnya.
HMI Badko Sulbar juga menyerukan agar aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan penyelidikan dan penindakan tegas terhadap dugaan korupsi ini. Mereka menyatakan akan melakukan konsolidasi aksi serentak bersama elemen mahasiswa dan masyarakat sipil jika tuntutan ini tidak direspons dalam waktu dekat.
"Kami memberi waktu, bukan untuk negosiasi, tapi untuk bertindak. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah pencopotan, maka HMI Badko bersama cabang-cabang di Sulbar akan turun ke jalan!" tutupnya dengan nada tegas.
